TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo hadir dalam rapat pimpinan tahunan Kementerian Pertahanan, yang digelar di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Januari 2020. Selain memberi arahan, Jokowi menyempatkan diri meninjau pameran industri alutsista swasta nasional, yang digelar di sebelah lokasi rapim.
"Kehadiran Bapak Presiden sebagai panglima tertinggi TNI, sungguh membangkitkan semangat moril dan kepercayaan diri seluruh komunitas pertahanan Indonesia dan pasti juga kepolisian negara Indonesia," kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dalam sambutannya.
Usai memberi arahan, Jokowi langsung menuju lokasi pameran. Namun belum sampai di lokasi, langkah Jokowi terhenti di depan pesawat nirawak atau drone yang memiliki panjang 8,65 meter, yang dipajang di luar lokasi rapim.
Didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Jokowi sempat berhenti cukup lama di depan drone itu. Ia pun tampak tertarik dan menanyakan drone itu pada petugas yang menjaga drone.
Drone itu adalah UAV Medium Altitude Long Endurance (MALE), yang dibuat dari hasil kerja sama sejumlah lembaga. Mulai dari Kemenhan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), PT LEN, PT Dirgantara Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) hingga Institut Teknologi Bandung (ITB).
Drone tersebut mampu terbang selama 24 jam tanpa berhenti. Unit yang dilihat Jokowi adalah prototype. Tahun ini, dua prototype dibuat untuk tes terbang dan tes ketahanan struktur di BPPT. Pada tahun ini juga, Drone MALE ini juga akan didaftarkan untuk mendapat sertifikat produk militer.
Pembuatan drone ini diinisasi oleh Balitbang Kemenhan sejak 2015. Pada 2019, fase manufaktur baru dimulai. TNI telah sepakat untuk menggunakan drone ini dalam operasi mereka, khususnya di bidang ketahanan udara.
Drone ini lebih banyak memiliki fungsi sebagai pesawat intai. Pengintaian udara dinilai semakin krusial, seiring dengan semakin banyak ancaman di wilayah perbatasan, terorisme, penyelundupan, pembajakan, dan pencurian sumber daya seperti penebangan liar dan pemancingan liar.
